TAMBAHAN LEMBAR CATATAN FAKTA PKG dan PERIHAL TIM PENILAI PKG

Kami sampaikan informasi bahwa fitur unggah laporan hasil PKG (S22a LAMPIRAN A dan LAMPIRAN B) yang dijadwalkan rilis minggu ini ditunda hingga minggu depan (tanggal akan diumumkan lebih lanjut). Penundaan ini berkaitan dengan adanya penyempuraan sistem dan tambahan kelengkapan dokumen lain yang perlu diunggah juga nantinya, yaitu: 

Lembar Catatan Fakta 

Hasil Pengamatan dan Pemantauan Proses Pembelajaran 

(ditulis tangan manual oleh Kepala Sekolah/Tim Penilai)

Fomat Lembar Catatan Fakta silakan unduh di: 

http://bantuan.siap-online.com/2014/10/tambahan-lembar-catatan-fakta-pkg-dan-perihal-tim-penilai-pkg.html

KEAKTIFAN NUPTK

KEAKTIFAN NUPTK UNTUK KEPSEK KAMI UNDUR DAN DITUNGGU PALING LAMBAT TANGGAL 30NOVEMBER 2014 ( SISA WAKTUNYA DI GUNAKAN UNTUK MENGAKTIFKAN NUPTK PENGAWAS )

Ada 3 point yang harus di kerjakan agar NUPTK Kepsek bisa aktif untuk semester 1 tahun 2014.

1. EDS Guru
Seluruh PTK dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah harus diaktifkan ( Bagi yang masih aktif ).

2. EDS Siswa
Seluruh siswa yang ada di sekolah harus di masukkan. Tapi yang di jadikan sampel untuk EDS hanya 30 siswa. 
Caranya : Pelajari terlebih dahulu materi ini : https://www.dropbox.com/…/Registrasi%20Akun%20Operator%20Se… jika sudah sukses belajar materi ini maka pertanyaan yang sering di ajukan ke kami seperti : nonaktif PTK, registrasi PTK baru bisa terjawab.

Informasi Aplikasi 3.0.1

Dengan hormat kami informasikan bahwa untuk mengakomodir editing nama siswa dan tanggal lahir pada identitas siswa yang terkunci pada aplikasi versi 3.0.0, maka kami telah mealakukan update versi 3.0.0 menjadi versi 3.0.1.

Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu/Saudara operator sekolah segera melakukan hal-hal berikut ini.

1. Bagi sekolah yang belum melakukan pengisian data melalui aplikasi Dapodikdas segera mengisi dan melakukan Sinkronisasi data sampai dengan data semester 1 tahun 2014
2. Melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir siswa, disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang sah (akte kelahiran/kartu keluarga/dokumen lain yang sejenis)
3. Melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir PTK, disesuaikan dengan dokumen kependudukan yang sah (akte kelahiran/kartu keluarga/dokumen lain yang sejenis)
4. Melakukan sinkronisasi data kembali setelah melakukan perbaikan data tersebut paling lambat tanggal 20 Nopember 2014

Perbaikan data (nama siswa dan tanggal lahir) setelah tanggal 20 Nopember 2014 akan dilakukan melalui mekanisme Verval Peserta Didik

bisa di unduh disini

#sumber : info pendataan dikdas

Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) T.P 2014/2015 II (Store Procedure)

Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar atau yang biasa disingkat Dapodikdas telah memasuki tahun ke-3 yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) Kemdikbud sebagai Implementasi dari Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan dan menjadikan Pendataan Dapodik, baik Dapodikdas dan Dapodikmen (yang sedang berjalan Saat ini) sebagai Pendataan Tunggal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Pendidikan Dasar (Dapodikdas) mau pun di Bidang Pendidikan Menengah (Dapodikmen).

pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tools Store Procedure dimana tools ini tersimpan di server yang berguna untuk mencari data PTK atau Peserta Didik baru yang sebelumnya telah dimutasikan/diluluskan bagi PTK dan PD dari Aplikasi Dapodikdas sekolah yang lama dan user/Operator Sekolah melakukan penambahan PTK atau PD baru melalui menu “Tambah” pada Aplikasi Dapodikdas versi 3.0.0.

SIM Pemerataan Guru (SIM PKG)

SIM Pemerataan Guru (SIM PKG) adalah sebuah Aplikasi Penataan Guru dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (P2TK Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. untuk dijadikan acuan bagi pengelola pendidikan yang berwenang membina guru dalam menentukan kebijakan dan merencanakan serta mengkaji ulang kebutuhan guru di Kabupaten/Kota dengan Dasar Hukum :

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) 2014

Profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka diperlukan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Secara umum, PK GURU memiliki fungsi utama, yaitu untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.

MONITORING DAN EVALUASI PROSES PENGADAAN DAN KETERSEDIAAN BUKU KURIKULUM 2013 / verval SP

Kepada Yth :
Ibu/Bapak Kepala Sekolah
Ditempat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini untuk mendukung kelengkapan data pendidikan melalui aplikasi dapodik.

Sebagaimana Ibu/Bapak ketahui saat ini Pemerintah sedang melaksanakan Kurikulum 2013 sekarang memasuki tahap pengiriman buku ke sekolah. Untuk mengetahui apakah sekolah Ibu/Bapak sudah atau belum menerima buku Kurikulum 2013, kami sampaikan instrumen aplikasi untuk diisi melalui alamathttp://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/laporan/.

ALUR PROSES PKG dan PPK BKN 2014 di PADAMU NEGERI

ALUR PROSES PKG dan PPK BKN 2014 di PADAMU NEGERI

Kepada Pengguna Yth.

Berikut disampaikan alur proses PKG dan PPK BKN (Penilaian Prestasi Kerja PNS standar Badan Kepegawaian Negara) melalui Padamu Negeri. Proses PKG dan PPK BKN 2014 dilaksanakan terlebih dahulu oleh Tim Penilai Kinerja Guru secara manual dalam waktu tertentu.

TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU (TFG) BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (GBPNS)

Program subsidi tunjangan fungsional (STF) atau sering disebut Tunjangan Fungsional Guru (TFG) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) adalah guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Program STF yang diberikan kepada GBPNS bersifat berkelanjutan sampai tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

ALUR PROSES KEGIATAN PADAMU NEGERI 2014

Mulai 8 September 2014 akan diterapkan alur proses terpadu di sistem Padamu Negeri sebagaimana gambar terlampir sebagai bahan referensi pengguna. Bisnis Proses Padamu Negeri dirancang aturannya saling terkait oleh sistem (Rules by System) agar lebih terjamin integritas aliran datanya. 

Padamu Negeri akan selalu berupaya mengembangkan secara kontinue dalam penyediaan sistem yang lebih cepat, nyaman, mudah, akurat, terpadu dan akuntabel. Mari bersama kita tingkatkan Mutu Pendidikan Indonesia secara berkesinambungan mulai saat ini dan masa depan bersama Padamu Negeri.

Salam Padamu Negeri Indonesiaku
Admin PusatBPSDMPK-PMP Kemdikbud

Mekanisme pengiriman berkas PENYATARAAN GBPNS

Mekanismenya sebagai berikut:

1. Guru Bukan PNS (GBPNS) yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodikdas akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja, dan kemudian diumumkan melalui laman:http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id (Info PTK/LTD) 
2. Bagi guru yang namanya sudah diumumkan pada tahap 1 atau pada tahap selanjutnya dapat mempersiapkan berkas persyaratan administrasi pemberian kesetaraan jabatan fungsional.
3. Kepala sekolah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi GBPNS di sekolahnya.
4. Kepala sekolah membuatkan surat pengantar (Format-1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktorat P2TK Dikdas untuk pengusulan pemberian kesetaraan. 

Tampilan Baru Lapor Tunjangan Dikdas

Tampilan Baru Lapor Tunjangan Dikdas 
------------------------------------------
Lembar Info PTK :

1. Masukan NRG sebagai UserID Jika sudah sertifikasi dan NUPTK jika 
belum sertifikasi
2. Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan
YYYYMMDD
dimana :
YYYY = tahun lahir 4 digit
MM = bulan 2 digit
DD = tanggal 2 digit
contoh :
Tanggal lahir 10 Januari 1968
Cara menuliskannya :
19680110

3. Jika masih terdapat ke tidak sesuaian data di lembar info PTK dengan data riil, maka lakukan pengecekan data Anda di Aplikasi dapodik sekolah, lakukan perbaikan dan disynkron ulang.

Link :
http://223.27.144.195:8081/index.php
http://223.27.144.195:8082/index.php
http://223.27.144.195:8083/index.php
http://223.27.144.195:8084/index.php
http://223.27.144.195:8085/index.php
http://223.27.144.195:8086/index.php

NB : Untuk cek lembar pemanggilan inpassing menggunakan NRG sebagai User ID

#sumber : Bapak Kahar Muzakkir,

              Bapak Nazzarudin Kompetan

KITAB SIAP PADAMU NEGERI v1.0

SIAP – PADAMU NEGERI singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan – Pangkalan Data Penjaminan Mutu Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan Aplikasi Sistem Informasi Skala Nasional sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional yang dikembangkan oleh BPSDMPK PMP Kemdikbud menggunakan platform Sistem Layanan SIAP Online bekerjasama dengan PT. Telkom Indonesia.

Cara Memverval Data Siswa Kelas I

 Cara Memverval Data Siswa Kelas I

1] Buka Web vervalpd.data.kemdikbud.go.id
2] Login Sesuai Username & pasword Yang Terdaftar
3] Buka Tab RESIDU Cek Sudah Ada Data Siswa Kelas I Atau Belum
4] Klik Nama Siswa Kotak Bagian Atas 
5] Kotak Bagian Bawah harusnya Kosong Karena Siswa Baru Kecuali Pindahan
6] Lakukan No Match Agar Siswa Kelas 1 Tersebut Dibuatkan NISN Baru Oleh Sistem 
7] Lihat Tab Konfirmasi Data dan Centeng Semua Data Siswa Kelas I Klik Ok > Yes
8] Selanjutnya Data Akan Meneptap Di Referensi
9] Jika Ada Kekeliruan Rubah Di Tab "EDIT DATA" Siapkan Scan Akta Kelahiran
10] Buka Dapodik Anda Lakukan Singkronisasi Sampai Berhasil 
12] Lihat Detail Syncnya Apakah Ada Data Masuk Kelokal... 
13] Jika Belum Mungkin PDSP Belum Push Data Ke Dapodik.. Jadi Wait & See Aja Sambil Edit2 Lagi Data Yang Lain... Sesekali Lakukan Sync Siapa tahu Data NISN Sudah Masuk... OK Omm
11] Cek Di Tabel PD Apakah Data Sudah Masuk Atau Belum
12] Sekedar Meyakinkan Cek Juga Di nisn.data.kemdikbud.go.id NISN yang Sudah Ada Di Referensi

#sumber : disini

INFO AJUAN NUPTK BARU 2014

Kepada Pengguna Yth.

Untuk saat ini ajuan NUPTK baru (S06) di Padamu Negeri dapat diproses bagi Pendidik yang berstatus PNS/CPNS.

Adapun bagi yang Non PNS dijadwalkan akan dibuka lagi dalam bulan September 2014 menunggu aturan dan persyaratan terbaru kebijakan dari BPSDMPK PMP Kemdikbud yang masih dalam proses final saat ini.

Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS (Inpassing) Tahun 2014

Sehubungan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperlancar proses pelaksanaan Permendikbud Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dimaksud di atas, khusus jenjang Dikdas pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.

GBPNS yang memenuhi syarat berdasarkan Dapodikdas akan diberi nomor urut berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, serta masa kerja. Pengumuman GBPNS yang dapat mengirimkan berkas dilaksanakan secara bertahap melalui laman: p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, bagi yang sudah mendapatkan nomor urut harus segera mengirimkan berkas pengajuan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemdikbud sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 dan Juknis Kesetaraan bagi GBPNS. Seluruh informasi yang terkait dengan proses penyetaraan jabatan dan pangkat GBPNS disampaikan melalui laman Direktorat P2TK Dikdas.

#sumber: disini

Dapodik Terlambat Dikirim, Guru Tak Dapat Tunjangan

Data Pokok Pendidikan (dapodik) di tahun pelajaran baru 2014/2015 mengeluarkan versi terbaru yaitu 3.0.0. Pemasukan dan pelengkapan data melalui aplikasi dapodik terbaru paling lambat dilakukan pada 20 September 2014. Jika terlambat melakukan pengiriman atau sinkronisasi data, guru tak dapat tunjangan.

Aplikasi Dapodikdas Dukung Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Bandung (Dikdas): Kini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tengah mengembangkan aplikasi-aplikasi pemanfaatan Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas). Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan pendidikan baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Selain itu juga sedang dilakukan pembangunan aplikasi distribusi data dari server Pusat ke Provinsi. Kemudian akan dilanjutkan distribusi data dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Diharapkan, dengan begitu, pengelola Dapodikdas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan Dapodikdas dengan sebaik-baiknya.

Dapodikdas Turut Sukseskan Kurikulum 2013

Bandung (Dikdas): Implementasi Kurikulum 2013 didahului dengan penyusunan standar kompetensi. Kompetensi disusun dalam bentuk formula-formula yang dilengkapi dengan kisi-kisi.

Demikian disampaikan Dr. Thamrin Kasman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, saat membuka Training of Trainers (ToT) Pemanfaatan Sistem Pendataan Pendidikan Dasar angkatan IV  di  Hotel Arion Swiss-Bell, Bandung, Jawa Barat, Senin malam, 19 Mei 2014.

Thamrin menjelaskan, pelaksanaan kurikulum dapat berjalan jika didukung oleh guru-guru yang telah mengikuti pelatihan. Terkait Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data guru yang dilatih disuplai dari Dapodik.

2015, Data Peserta UN Diambil dari Dapodik

Jakarta (Dikdas): Pada penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2014-2015 mendatang, data siswa peserta UN akan diambil dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selaku otoritas yang berwenang mengeluarkan nama peserta UN, akan memanfaatkan Dapodik bekerja sama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Dengan demikian, Puspendik tidak lagi melakukan penjaringan data peserta UN dari daerah.